Sistem pemerintahan gereja, secara umum, dapat dibagi menjadi
tiga kelompok besar, yaitu kongregasional (congregational), episkopal
(episcopal) dan presbiterian (prebyterian). Namun dalam prakteknya ada beberapa
bentuk variasi penggabungan dari sistem-sistem yang ada.
Nama episkopal berasal dari kata Yunani episkopos yang berarti “overseer atau penilik” (kata ini juga
diterjemahkan menjadi bishop dan uskup) dan menyatakan bahwa gereja diatur dan
dipimpin oleh (para) bishop. Bentuk konkret dari sistem pemerintahan gereja ini
agak berbeda pada beberapa gereja. Misalnya dalam gereja Methodist dan
Lutheran, gereja dipimpin oleh seorang bishop yang menjadi pemimpin tunggal
atas seluruh gereja-gereja lokal ada. Denominasi atau sinode atau gereja yang lain mempunyai bishop
yang berbeda. Struktur yang lebih kompleks terdapat dalam gereja Anglikan dan
gereja Katolik Roma. Seluruh gereja Roma Katolik dibawah pimpinan seorang Paus
namun masih memiliki sistem keuskupan dalam wilayah-wilayah tertentu.
Dalam sistem pemerintahan gereja episkopal, otoritas dan
kewenangan terletak pada bishop yang mengawasi sekelompok gereja, bukan hanya
satu gereja lokal. Bishop adalah orang yang memiliki otoritas yang untuk
menahbiskan ministers atau imam (priest). Katolik Roma mengatakan bahwa
kewenangan bishop ini diperoleh melalui suksesi apostolik dari rasul-rasul
pertama. Jadi kuasa itu dilanjutkan secara estafet oleh bishop berdasarkan (Matius
16:18-19). Gereja Methodis dan Lutheran tidak mengakui otoritas melalui suksesi
apostolik seperti Katolik. Sistem suksesi apostolik muncul pada abad kedua dan
para penganutnya mengklaim dukungan Alkitabiah dari posisi Yakobus di gereja
Yerusalem dan sesuai dengan pernyataan Paulus dalam suratnya kepada Timotius
dan Titus mengenai posisi dan otoritas mereka dalam mengangkat penatua.
Sistem kongregasional ini dapat disebut sebagai sistem
independen karena sistem ini menegaskan bahwa “setiap gereja lokal adalah suatu
badan lengkap, yang tidak tergantung dengan badan lain, bahkan tidak memiliki
hubungan pemerintahan dengan gereja yang lain. Dalam sistem ini, kekuasaan
gereja sepenuhnya berada pada anggota Jemaat, yang memiliki kekuasaan untuk
mengatur dirinya sendiri secara independen dan penuh.” Otoritas pemerintahan
gereja tidak terletak pada individu maupun perwakilan individu melainkan
seluruh jemaat lokal. Dua hal yang sangat ditekankan oleh sistem pemerintahan
gereja ini adalah otonomi dan demokrasi. Para pelayan gereja (pejabat gereja)
adalah jabatan fungsional untuk melayani Firman, mengajar dan melaksanakan
urusan gereja semata-mata. Apabila ada komunikasi yang dikehendaki oleh gereja
sejenis, maka mereka menyelesaikannya dengan mengadakan konsili, yang hanya
mengeluarkan “pernyataan” yang tidak mengikat satu dengan yang lainnya. Tidak
ada otoritas di luar gereja lokal, meskipun dalam satu nama gereja, yang
memiliki wewenang atau pengaruh terhadap gereja lokal tersebut sebab
pemerintahan gereja bersifat demokratis dari jemaat lokal tersebut. Sehingga
setiap anggota jemaat turut membuat keputusan dan memerintah gereja. Konsep ini
lahir dari pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah
imamat yang rajani (1 Pet 2:9). Denominasi yang menganut sistem pemerintahan
ini adalah Baptis, Evangelical Free,
Congregational dan sebagian Lutheran.
Dukungan alkitabiah bagi sistem pemerintahan kongregasional
adalah catatan Lukas yang menyebutkan bahwa jemaat itu terlibat dalam pemilihan
itu diaken (Kis 6:3-5) dan para penatua (Kis. 14:23); seluruh jemaat turut
mengutus Barnabas (Kis 11:22) dan Titus (2 Kor 8:19) serta menerima Paulus dan
Barnabas (Kis 14:27; 15:4); seluruh jemaat terlibat dalam keputusan-keputusan
tentang sunat (Kis 15:25); disiplin dilakukan oleh seluruh gereja ( 1 Kor
5:12;. 2 Kor. 2:6-7, 2 Tes. 3:14); semua orang percaya bertanggung jawab untuk
doktrin yang benar dengan menguji roh (1 Yoh. 4:1) sebab mereka bisa melakukan
hal-hal itu karena mereka memiliki pengurapan (1 Yoh. 2:20).
Istilah presbiterian berasal dari kata Yunani presbuteros yang berarti “penatua.”
Dalam pemerintahan gereja sistem presbiterian ini, setiap gereja lokal adalah
independen satu dengan dan dari yang lain, tetapi mereka diikat oleh suatu
“ketentuan normatif yang sama dan pengakuan iman yang sama.” Sistem ini
menegaskan bahwa setiap Jemaat dapat melakukan pelayanannya sendiri yang
dipimpin oleh pendetanya, termasuk memanggil pendeta yang dikehendakinya yang
diteguhkan oleh presbiteri yang terdiri dari pendeta dan penatua yang mewakili
gereja-gereja lokal. John Calvin, sebagai tokoh yang merumuskan sistem ini
mengakui adanya jabatan-jabatan gerejawi seperti para “gembala (pendeta), guru,
diaken (the deacon) dan penatua (the presbyter atau the elder). Dalam sistem
ini gereja dipimpin oleh para penatua. Perbedaan yang mencolok dengan sistem
Kongregasional adalah Presbiterian menekankan perwakilan jemaat yakni para
penatua yang diangkat atau dipilih oleh jemaat. Jadi otoritas tertinggi dalam
satu gereja lokal adalah kemajelisan penatua dan satu majelis penatua memimpin
satu gereja lokal. Di atas majelis penatua terdapat sinode dan di atas sinode
terdapat konferensi umum sebagai sidang tertingi. Majelis penatua ini adalah
gabungan antara minister dan orang awam.[1]
Post a Comment